Desa Sari Mulya Menjadi Tempat Pembentukan Desa Binaan Kantor Imigrasi kelas III Non TPI Bungo.

Desa Sari Mulya Menjadi Tempat Pembentukan Desa Binaan Kantor Imigrasi kelas III Non TPI Bungo.

LINTAS TEBO - Pembentukan Desa Binaan Imigrasi yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I maupun Kelas II Non-TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) merupakan program pencegahan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan TPPM (Tindak Pidana Penyelundupan Pekerja Migran) melalui edukasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat di tingkat desa, 10/07/2026.

Seperti yang Di laksanakan Hari ini Pembentukan Desa Binaan Kantor Imigrasi kelas III Non TPI Bungo Di aula Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo ilir,kabupaten Tebo.

Perlu di ketahui Tujuan utama, manfaat, dan tahapan program ini meliputi:Pencegahan Migran Non-Prosedural: Menjadi garda terdepan untuk mencegah warga menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. 

Kemudian Memudahkan warga desa mendapatkan akses informasi yang valid mengenai prosedur pembuatan paspor, visa, dan aturan tinggal bagi Orang Asing.Pengawasan Berbasis Komunitas Melibatkan perangkat desa dan masyarakat setempat untuk mengenali potensi pelanggaran keimigrasian sedini mungkin,Penunjukan Petugas Khusus: Mengukuhkan PIMPASA (Petugas Imigrasi Pembina Desa) sebagai narahubung utama antara instansi Imigrasi dan pemerintah Desa,

Di sampaikan Kepala Desa Sari Mulya Agus SH.Menanggapi terhadap sosialisasi dan program dari pihak Imigras sangat positif dan mendukung penuh da menyambut baik program seperti Desa Binaan Imigrasi karena dinilai sangat membantu dalam melindungi warga, paparnya. 

Kami Kepala desa sepakat bahwa program keimigrasian sangat vital untuk menekan angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI).Sosialisasi Langsung ke Warga: Kepala desa berkomitmen membantu penyuluhan dengan memanfaatkan forum-forum kemasyarakatan yang ada,ungkapnya.

Harapan besar kami adalah agar warganya yang bekerja di luar negeri menempuh jalur resmi agar hak dan keselamatan mereka terlindungi oleh negara, tutupnya. (TIM).